Bolmong,- Bupati Bolaang Mongondow Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow menggelar Rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka menyikapi berbagai perkembangan dan mengantisipasi penambahan jumlah Kasus Covid 19. Rabu, 28 /07/2021 di D’Telaga Restoran.
Rapat Tersebut dipimpin oleh Bupati Bolmong dan di hadiri oleh Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, Dandim Bolmong Letkol Inf Raja Gunung Nasution, Kapolres Bolmong AKBP Dr. Nova Irentu, SH. MH, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Hadiyanto, Kabag Ops Polres Bolmong AKP M. Ali Tahir, Asisten 1 Setda Bolmong Deker Rompas, kepala Dinas kesehatan Erman Paputungan dan Kepala BPBD Bolmong Syahril Mokoagow.
Dalam Rapat tersebut Bupati Bolaang Mongondow mendukung penuh pelaksanaan operasi Yustisi oleh Tim Gugus Tugas Covid 19 oleh 4 pilar yakni Sangadi, Babinsa, Babinkamtibmas dan Tenaga kesehatan.
Menurut Bupati pelaksanaan Operasi Yustisi bersifat dinamis dan harus terarah dan tepat sasaran.
Bupati juga mengucapkan apresiasi kepada Dandim dan Kapolres Bolmong dalam mendukung pelaksanaan operasi Yustisi
Bupati Katakan untuk pencegahan meningkatnya covid 19 di Bolmong yang masuk zona kuning menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2.
Bupati mengakui untuk pelaksanaan vaksinasi covid 19 di bolmong yang di targetkan sebanyak 179. 000 warga yang akan menerima vaksin sampai saat ini masih kekurangan vaksin.
Untuk itu kata Bupati telah meminta penambahan jumlah vaksin covid 19 kepada Gubernur Sulawesi Utara, dan dalam waktu dekat pemkab bolmong akan menerima vaksin dari pemprov Sulut.
Pelaskanaan vaksinasi untuk warga bolmong, pemkab bolmong telah menyiapkan vaksinator pada 18 puskesmas dan Rumah Sakit DatoeB inangkang untuk mendukung suksesnya pelaksanaan vaksinasi.
Selain itu untuk mengantisipasi lonjakan covid 19 pemkab Bolmong telah menyiapkan rumah sakit Datoe Binangkang dan Rumah Susun Lalow sebagai tempat pelaksanaan isolasi mandiri.
Bahkan bupati minta kepada pemerintah desa untuk menyiapkan rumah singgah tempat isolasi mandiri di desa dan di biayai oleh Dana Desa dan menjadi tanggung jawab sangadi.
