BOLMONGKAB.GO.ID – Bupati Bolaang Mongondow Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, Kamis (21/02/2019) menghadiri acara Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang dilanjutkan dengan Sosialisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Delineasi Batas Wilayah. Acara yang dilaksanakan oleh di Aula Utama Badan Informasi Geospasial Cibinong, Kota Bogor itu dihadiri oleh 31 Bupati dan Walikota se-Indonesia bersama 31 Sekretaris Daerah, serta 4 Rektor dan Dekan Fakultas Teknik Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

Menariknya, pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Informasi Geopasial (BIG) Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Sc, meminta Bupati Bolaang Mongondow Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, untuk memberikan sambutan mewakili seluruh kepala daerah yang hadir pada kegiatan tersebut. “Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, menegaskan bahwa aspek wilayah harus diintegrasikan ke dalam dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan, di semua tingkatan pemerintahan. Dimana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, paradigma perencanaan yang sebelumnya tidak mengedepankan atau bahkan tidak mempertimbangan aspek spasial, saat ini telah berubah dan wajib mempertimbangkan aspek spasial, karena regulasi tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, termasuk data dan informasi geospasial,” jelasnya.

Dikatakan Yasti, Badan Informasi Geospasial merupakan penyelenggara utama informasi geospasial dasar di indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial. “Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, mendorong Badan Informasi Geospasial untuk melakukan kerja sama dan sosialisasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi serta pihak swasta. dengan tujuan, untuk mendorong agar penyelenggaraan informasi geospasial dapat berdaya guna dan berhasil guna, dimana salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kerja sama dengan berbagai pihak dalam hal informasi geospasial,” tuturnya.

Untuknya, mewakili seluruh kepala daerah yang hadir saat itu, Yasti berharap kebutuhan informasi geospasial dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang informasi geospasial akan semakin meningkat, “Sehingga sistem informasi geospasial dapat kami integrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” tutup Bupati. (kominfo)

BOLMONGKAB.GO.ID – Bupati Bolaang Mongondow Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow Selasa(19/02/2019) menghadiri acara Penyerahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Award Tahun 2018 di Four Points by Sheraton Makassar.

SAKIP Award 2018 merupakan agenda tahunan yg dilaksanakan dalam rangka memetakan implementasi SAKIP melalui penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bupati Bolmong mengatakan Kabupaten Bolmong sebenarnya memungkinkan untuk meraih predikat B, namun ternyata predikat yang berhasil diraih hanya CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “masih banyak yg perlu dibenahi dalam membangun SAKIP, baik berupa standar belanja berbasis program, Adanya inovasi dan memastikan capaian outcome, serta rasionalisasi kegiatan agar lebih memudahkan pengendalian pada setiap program strategis pemerintah daerah”.

Selain itu predikat ini tentunya menjadi perhatian tersendiri dari saya selaku bupati, sebagai bagian penting dalam membangun komitmen meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah bolmong untuk lebih baik dari tahun ke tahun. “Komunikasi kita dengan Menpan itu memungkinkan kita untuk dapat Predikat B, tapi ternyata yang muncul adalah CC, maka kemudian langsung saya perintahkan Bagian Organisasi dan Inspektorat untuk melakukan evaluasi lebih lanjut dengan semua stakeholder termasuk ke Kementerian PAN RB” jelas Bupati, Selasa (19/02/2019).

Bupati menyampaikan Pemerintah Daerah sudah berhasil meraih dua Raport yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yaitu Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta Predikat kepatuhan dari Ombudsman.

Sementara itu untuk SAKIP Award 2018 Pemerintah Daerah masih harus berjuang lebih gigih lagi menutupi kekurangan demi mendapatkan Predikat yang lebih baik pada Tahun 2019. (kominfo)

BOLMONGKAB.GO.ID – Seleksi lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama kembali digelar oleh Pemerintah KabupatenBolmong, Senin (18/2) di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Tahlis Gallang yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, didampingi anggota Pansel lain, masing-masing Sekretaris Pansel Fitri Mamonto dari akademisi, Kwinhatmaka Kepala Kantor BPKP Sulut, Wakiran Kepala BKN Regional XI Manado, serta Femmy J. Suluh Kepala BKD Provinsi Sulut.

Menurut Ketua Pansel Tahlis Gallang, tahapan kali ini adalah seleksi wawancara dan pemaparan proposal untuk melihat kompetensi yang dimiliki setiap peserta. “Jadi, peserta diharapkan mampu menampilkan seluruh gagasan yang dimiliki dalam wawancara nanti,’” ujar Tahlis.

Dia menambahkan, ini sangat penting, sebab kemampuan peserta akan dinilai langsung oleh Pansel sebagai dasar pengajuan ke Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow. “Diharapkan kali ini para peserta bisa beradu kompetensi yang dimiliki masing-masing,” katanya.

Dijelaskan, hasil dari seleksi ini nantinya akan diserahkan ke Bupati Bolmong Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow sebagai Pejabat Penilai Kepegawaian (PPK) untuk dipilih salah satu dan dilantik. “Nah, nama-nama dengan nilai terbaik akan diajukan ke Bupati selaku PPK untuk dipilih dan dilantik,” jelas Tahlis.

Sekadar diketahui, perserta seleksi wawancara ini diikuti oleh 58 peserta yang memperebutkan 20 jabatan hingga beberapa hari kedepan, ada pun peserta yang melamar lebih dari satu jabatan. (kominfo)

BOLMONGKAB.GO.ID – Pemerintah Kabupaten Bolmong Senin (18/2) menggelar apel Korpri, bertempat di halaman kantor Bupati Bolmong, Lolak.

Apel korpri tersebut dipimpin Wakil Bupati Bolmong Yanni Ronny Tuuk, STh, MM.

Membacakan sambutan Bupati, Wabup menyampaikan bahwa apel korpri merupakan momentum bagi seluruh anggota korpri untuk melakukan serangkaian evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas maupun kuantitas kinerja dan pengabdian yang tinggi dalam mengemban tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah.

“Ditengah tengah derasnya tantangan dan kompleksitas, penyelenggaraan pemerintah, Korpri harus tetap setia dan berupaya semaksimal mungkin dalam menjawab kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat, meskipun semua itu tidak lepas dari beragam permasalahan,” kata wabup.

Wabup i juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota Korpri di lingkungan Pemkab Bolmong, yang sampai saat ini masih tetap bekerja dan melayani dengan maksimal.

“Karena menjadi kesadaran kita bersama bahwa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta selaku anggota korpri, kita dituntut untuk lebih fokus dalam implementasi kerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik, sebagai daya dukung terhadap pencapaian visi pembangunan kabupaten bolmong saat ini,” terang Wabup. (kominfo)

BOLMONGKAB.GO.ID – Untuk meningkatkan kinerja dan fungsi para kepala sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Bupati Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow melakukan penyegaran 232 pejabat fungsional Senin (11/2/2019).Dari 232 pejabat fungsional yang dimutasi terdiri dari kepala sekolah dasar (SD) dan kepala sekolah menengah pertama (SMP).

Mutasi itu yang dihadiri Sekda Bolmong Tahlis Gallang, para asisten serta jajaran pimpinan kepala dinas.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bolmong bernomor (SK) 821.2/B.03/BKPP/SK/02/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang mutasi jabatan pejabat fungsional kepala sekolah di lingkungan Pemkab Bolmong.

Hal ini dianggap penting karena memerlukan sinergitas yang dimulai dari bawah hingga atas.

“Karena kalau sudah tidak loyal, maka program-program yang kita susun tidak akan berjalan dengan baik,” kata Bupati.

Pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat fungsional kepala sekolah bertujuan untuk menata aktivitas pembangunan di bidang pendidikan menuju tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

Menurut Bupati dari mutasi jabatan yang dilakukan hari ini, nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara, daerah dan masyarakat semat. Akan tetapi lebih dari itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan .

Bupati menegaskan, pelantikan pejabat fungsional kepala sekolah ini, bukan hanya sebagai formalitas pendistribusian jabatan ataupun pengisian jabatan yang lowong, melainkan sebagai sarana penguatan, pengembangan dan pemberdayaan potensi diri, serta pembenahan, penyegaran dan pemantapan dalam dunia pendidikan.

“Kompetensi ke arah tercapainya sumber daya manusia anak didik yang lebih berkualitas, sehingga dapat bersaing dalam dunia global saat ini,” ucapnya.

Bupati berpesan kepada pejabat yng baru dilantik untuk segera melaksanakan serah terima aset sekolah yang ada pada pejabat lama. Selain itu, lakukan pendataan aset sekolah karena permasalahan ini selalu menjadi temuan BPK setiap tahunnya, yang berdampak pada pemberian opini dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“Saya minta kepada para kepala sekolah yang dilantik kali ini untuk lebih meningkatkan disiplin, loyalitas dan kompetensi yang dimiliki karena salah satu keberhasilan sekolah, sangat ditentukan oleh kualitas kepala sekolah dalam memimpin dan mengorganisasikan sekolah yang dipimpinnya itu,” paparnya.

Mutasi kepala sekolah kali ini, mengacu pada peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan kepala madrasah, dan hal ini dilakukan bukan karena faktor suka atau tidak suka maupun tekanan atau tendensi politik. Akan tetapi berdasarkan penilaian kinerja tahunan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, dan secara komulatif dilaksanakan oleh dinas pendidikan.

Para guru juga diingatkan soal pentingnya loyalitas, yaitu guru bantu dan tenaga honorer yang ada di sekolah harus loyal kepada kepala sekolah, begitupun kepala sekolah harus loyal kepada kepala dinas pendidikan dan kepala dinas pendidikan harus loyal kepada Bupati, tegasnya. (kominfo)

BOLMONGKAB.GO.ID – Badan Pekerja Mejelis Jemaat GMIBM Solagratia Desa Buntalo, Kecamatan Lolak mengelar perayaan tahunan Upacara Adat Tulude, Kamis (07/2/2019). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Bolaang Mongondow, Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow. Bupati Bolmong dalam sambutannya menyampaikan, upacara Adat Tulude sebagai salah satu warisan budaya yang ada di tengah tengah masyarakat Bolmong “Upacara adat tulude yang jadi budaya masyarakat etnis Nusa Utara, setiap tahun dilaksanakan, dan ini sudah menjadi tradisi dan adat para leluhur,”ucap Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bolmong mengajak warga untuk memaknai perayaan adat tulude sebagai salah satu wahana kebersamaan dan persaudaraan “Melalui kegiatan ini mari kita tingkatkan kebersamaan, perkokoh persaudaraan, sehingga kita dapat bersama- sama menjaga Daerah Menuju Bolaang Mongondow Cerdas Hebat dan Maju. Karena keberhasilan dalam membangun Daerah bukan hanya terletak pada suksesnya Pembangunan, namun kesukses dalam membangun kebersamaan dan kekompakan antara suku dan agama sangat penting,”ungkap Bupati.

Diakhir Sambutannya, Bupati mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini “Terima kasih atas terlaksanaanya kegiatan ini, dengan adanya kegiatan ini, bukan hanya mempererat hubungan persaudaraan, namun semakin menguatkan iman dan keyakinan jemaat GMIBM Solagratia Buntalo dalam mensyukuri segala karunia tuhan, selain itu kedepannya perayaan tulude ini untuk di jadikan salah satu pagelaran budaya berupa Festival tulude di Kab. Bolaang Mongondow. (kominfo)

BOLMONGKAB.GO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow, Tahlis Gallang, SIP, MM membuka Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020, Kecamatan Passi Barat, Rabu (06/2/2019).

Musrenbang yang mengambil tema, Musrenbang RKPD Tahun 2020 inklusivitas pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata melalui pemberdayaan kelompok usaha dan ekonomi kreatif. Semua aspirasi masyarakat Kecamatan Passi Barat disampaikan langsung kepada seluruh kepala perangkat daerah yang hadir. Sekda mengatakan, pelaksanaan Musrenbang sangat penting.

Karena fungsinya sebagai forum untuk membahas hingga menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan, tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renjaa-SKPD) antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

“Aspirasi masyarakat yang telah disampaikan langsung ditindaklanjuti. Dan kalau program fisik harus dilakukan peninjauan lokasi sesuai mekanisme pombobotan dan perengkingan hasil musrenbang .tutup Sekda. (kominfo)

BOLMONGKAB.GO.ID – Upaya Judicial Review atau Uji Materi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolmong ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia terkait Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 tentang tapal batas Bolmong-Bolsel akhirnya membuahkan hasil.

Hal ini sebagaimana disampaikan Bupati Bolmong Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow saat menggelar konfrensi pers, didampingi Sekretaris Daerah Tahlis Gallang, Assiten II Yudha Rantung dan Assisten III Ashari Sugeha, diruang rapat Lantai II Kantor Bupati, Rabu (5/2) tadi.

Bupati Bolmong Dra. Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, saat meninjau letak tapal batas Bolmong Bolsel, sebelum pengajuan Judicial Review.
“Beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 13 November 2018 pemkab bolmong yang dibantu kuasa hukum Prof. Yusril Ihza Mahendra dan teamnya yang tergabung dalam Ihza and Ihza Lawfirm, telah resmi mengajukan judicial review di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara nomor: 75 P/HUM/2018 untuk menguji Permendagri nomor 40 Tahun 2016 tentang batas Bolmong-Bolsel,” kata Bupati.

Menurut Bupati, Judicial review tersebut merupakan langkah hukum yang terakhir dan terpaksa harus dilakukan demi kebaikan bersama.

“Kami telah berkomitmen sedari awal bahwa dengan diajukannya JR dimaksud, maka apapun hasilnya akan kami hormati dan taati sebagai suatu komitmen bersama atas asas hukum yang berlaku, kami telah menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional yang kami yakini sebagai jalan keluar penyelesaian masalah terbaik dan bertanggungjawab,” terangnya.

Lanjut Bupati, bahwa proses JR ini telah ramai diketahui publik, bahkan telah melalui jalan yang cukup berliku dan menguras energi maupun waktu.

“Setelah berproses kami telah menerima informasi dan hasil atas proses judicial review tersebut, maka pada hari ini akan disampaikan beberapa hal menyangkut hasil dari judicial review tersebut, diantaranya bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan atas JR tersebut, dan alhamdulillah permohonan dari Pemkab Bolmong diterima/dikabulkan,” terang Bupati.

Lebih lanjut kata Bupati, bahwa dalam amar putusan, Majelis Hakim yang diketuai Dr. H. Supandi, SH, MH dan Hakim anggota Dr. Irfan Fachruddin, SH, CN dan Is Sudaryono, SH, MH menyatakan, Pertama mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon dalam hal ini Pemkab Bolmong.

Selanjutnya, Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

MA juga memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara, serta menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Bupati mengatakan, bahwa kemenangan ini merupakan kemenangan bersama seluruh rakyat bolaang mongondow, sehingga patut disyukuri bersama, karena hasil ini merupakan langkah penting untuk menyelesaikan sengketa batas yang selama ini berlarut-larut.

“Saya juga menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusifitas di daerah, jangan mudah terpancing akan isue maupun provokasi yang di lakukan pihak-pihak tertentu yang ingin merusak keamanan dan ketertiban kita bersama,” harap Bupati.

Bupati berharap hasil ini dapat dihormati bersama oleh semua pihak, sebagai suatu hasil dari proses hukum yang bertanggungjawab yang berkeadilan, serta mengajak semua pihak tetap menjunjung tinggi motto leluhur yakni mototabian, mototanoban, bo mototompian. (kominfo)

BOLMONGKAB.GO.ID – Peserta seleksi lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, diuji membuat makalah, di Kantor Bupati Bolmong, Senin (28/1).

“Setelah membuat makalah, peserta mempresentasekan makalah yang dimasukan,” ungkap Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Bolmong Ashari Sugeha.

Dia menambahkan, meski tidak semua peserta hadir, mereka akan diberikan kesempatan hingga, Selasa (29/1) esok. “Ada yang tidak hadir, tapi kami akan menunggu sampai esok, kalau tidak hadir maka dia akan gugur dengan sendirinya,” katanya.

Dia menjelaskan, seleksi ini akan berlangsung hingga Rabu (30/1) mendatang, yang akan diikuti 58 orang sebagaimana yang lolos seleksi berkas beberapa waktu lalu. “Seleksi makalah sampai Rabu, selanjutnya akan ada pengumuman tahapan seleksi selanjutnya,” jelas Ashari.

Diketahui, jumlah pelamar keseluruhan dalam 20 jabatan tersebut, sebanyak 123. Dari 123 pelamar tersebut banyak nama double, atau pelamar yang mengajukan lamaran lebih dari satu jabatan. Sementara, jumlah pelamar sebanyak 62 orang, dan yang tersisa atau memenuhi syarat sebanyak 58 orang. (kominfo)