BOLMONGKAB.GO.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Fokus Grup Discussion (FGD) laporan pelaksanaan pendahuluan dalam rangka penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan, Selasa (2/10/2018) di ruang rapat kantor Bappeda.
Guna mewujudkan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan, sebagaimana Visi-Misi Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) khusus di Kabupaten Bolmong menjadi fokus untuk dikembangkan, Kata Asisten II Yuda Rantung saat membuka kegiatan FGD ini
“Khusus untuk bolmong ada komitmen dari Gubernur untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Maka dari itu pelaksanaan FGD ini adalah tahap awal pengembangan sektor wisata. Karena bolmong sendiri memiliki banyak potensi pariwisata,” ujar Yudha.
Lanjutnya, terkait dengan proses pembangunan kepariwisataan tersebut, tentunya harus dilaksankan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. “Salah satu yang akan dikembangkan sekarang bagaimana mengintegrasikan seluruh kegiatan yang kita laksanakan di bolmong. Apalagi bolmong saat ini sudah menggunakan sistem e,Budgeting, e-Planing dan e-Monev. Dimana ketiga kegiatan ini saling terintegrasi dalam rangka merencanakan suatu kegiatan, dan tentunya tak lepas juga dalam proses pengembangan sektor kepariwisataan, mudah-mudahan pelaksanaan FGD ini dapat tertata dengan baik”, ungkapnya.
Ia menjelaskan, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow juga meminta kepada seluruh stakeholder terkait agar menggalakkan pembangunan sektor kepariwisataan di bolmong. “Melalui forum ini tentunya harus dimanfaatkan dan direncanakan dengan sebaik mungkin supaya tidak bertentangan dengan tata ruang yang akan ditetapkan pada tahun 2019 mendatang. Apalagi wilayah pesisir pantai bolmong memiliki panjang 167 Km persegi, dimana semua itu memiliki potensi wisata yang mendatangkan PAD”, tutupnya.
Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni, seluruh SKPD terkait diantaranya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, DLH, Dishub, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Camat. (kominfo)