BOLMONGKAB.GO.ID – Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang menggelar rapat terkait tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2017 bersama seluruh pimpinan SKPD di ruang Rapat lantai II kantor Bupati, Selasa (5/6/18).
Dalam rapat tersebut Sekda menjadi pimpinan rapat, dan turut dihadiri, Asisten I Derek Panambunan, Asisten II Yudha Rantung, Asisten III I Wayan Gede, Kepala Inspektorat Rio Lombone serta seluruh Kepala SKPD.
Tahlis mengatakan, memang masalah saat ini hingga BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah aset. Saat rapat berlangsung, Tahlis menegaskan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) agar dapat menghitung kembali jumlah dan nilai aset di tiap sekolah. “Aset pendidikan dalam bentuk gelondongan jumlahnya Rp 163 M, dan tersebar di semua sekolah. Tapi tidak disebutkan di sekolah mana dan berapa nilai asetnya. Progres setelah masuk cuti bersama dua minggu kedepa sudah harus tuntas. Saya harap Disdik dapa berkoordinasi dengan inspektorat,” tegasnya.
Demikian dengan Dinas Kesehatan, Sekda meminta agar Kepala Dinas dapat turun memimpin langsung pendataan aset di tiap puskesmas. “Di Puskesmas juga perlu diperhatikan. Data dulu aset yang ada. Bila perlu kadis yang pimpin langsung agar bisa cocok dengan akumulasi nilai aset saat ini,” ucapnya.
Tahlis juga menegaskan, hubungan kerja antara Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan pengurus penyimpan barang harus bersinergi. “Sekertaris Dinas jangan dulu ada surat SPM sebelum ada laporan dari pengurus penyimpan barang. Jangan keluarkan SP2D apabila tidak ada rekomendasi dari bidang aset,” tuturnya.
Lanjutnya, dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP 2017 yang baru diberikan kemarin perlu kerja tim dan kerja keras bersama. “Butuh konsistensi dan komitmen bersama dalam menuntaskan masalah aset ini. Kalau ada yang tidak saling membantu keluarkan dari struktur. Saya akan pertaruhkan jabatan saya,” tegasnya. (kominfo_bm)
